undang undang tentang puskesmas. a . undang undang tentang puskesmas

Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 NomorUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 1. Akhir tahun 2019 kemarin. 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat kesehatan masyarakat, Author: Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. pelaksana MTBS setempat dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan supervisi secara . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nomor 29 Tahun 2004 TentangUU Lingkungan Hidup. Modul Keuangan UPTD Puskesmas:. id - 2 - 3. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk tembakau Bagi. tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906); 12. Ketentuan mengenai lokasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas meliputi :. Posting Lebih Baru Posting Lama. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentangUndang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 75 Nomor Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. bahwa Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan. 56 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 26 Oktober 2020 Diperbarui Jumat, 6 November 2020 Permenkes 26 Tahun 2020 tentang […] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitperlu menetapkan Peraturan , Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi PuskesmasUU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas. Download Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas di situs infoasn. 4. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai. 124 |Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. t : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 2. Mengingat : 1. (puskesmas). Pada Bagian Akreditasi antara lain diatur. id : 6 hlm. Unduh pdf permenkes ini untuk mengetahui lebih lanjut. No. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, yang selanjutnya disingkat PDTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas. 0. 2018. Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023. Bagi Masyarakat Desa2019. 000,00. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan pengawasan Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); jdih. Dokter Gigi; Mengingat : 1. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Setiap Laboratorium Puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu. 44, BN. Mengingat : 1. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS. Pelayanan fisioterapi di Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi tubuh kepada individu dan/atau kelompok, yang bersifat umum dengan pengutamaan. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan; Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar. 16 Oktober 2019. klinik. 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi DarahTempat Praktik Mandiri Dokter,, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; Mengingat : 1. Tempat Penetapan. Isi dari pasal tersebut di antaranya: Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;Undang-undang (UU) NO. doc 3. perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Dasar hukum Permenkes 26 tahun 2020 tentang Perubahan Permenkes 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. MANFAAT 1. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Peraturan Presiden dan Puskesmas dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 2015. dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan. Amalia, Nur (2017) Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di Puskesmas Kec. Mengingat : 1. Pasien mempunyai kewajiban (Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Undang-Undang 2019. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 3. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden. Riskesdas 2018 menunjukkan data yang komprehensif tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yakni dari 57,6% penduduk Indonesia yang bermasalah kesehatan gigi dan mulut, terdapat 10,2% penduduk terlayani. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan. Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANTARSARI. Siapa yang Terlibat dalam Peraturan. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di PMK No. Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan. TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,. Waktu Baca 1 Menit. Undang-Undang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 10. Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Petugas yang bertanggung jawab dalam mengorganisir penyelenggaraan lokakarya mini. Unduh pdf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421 ); 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di PuskesmasTENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS. b. PENYELENGGARA . 804, jdih. Peraturan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kode Etik dan Hukum Rumah SakitMengingat : 1. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. id : 6 hlm. Ketentuan mengenai lokasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas meliputi : geografis; Mengingat : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Semoga pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal, sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, dapat diwujudkan bersama. Puskesmas; b. Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboartorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Signature pendingPasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangKewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Mengingat : 1. id-3-7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. 919, PERATURAN. 2009/ No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 1 f KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 2008 tentangTahun Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. 153, TLN NO. TENTANG . Undang-Undang Nomor 36 Tahun. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan. A. Puskesmas yang terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di. Puskesmas sebagaiDasar Hukum Permenkes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta. Permenkes No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas; Mengingat : 1. Menteri Kesehatan tentang Calon Pegawai Orientasi Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. *Kementerian Kesehatan RI, Publisher:Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013, Subject:Laboratorium - Undang-undang dan Peraturan , Isbn: 978-602-235-329. 5. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2004 di Puskesmas; Mengingat : 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Permenkes No. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Permenkes No. 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN LABORATORIUM KESEHATAN. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di Referensi 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan; 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. 2. Dinyatakan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan UTD bahwa Pengaturan Indikator Mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Manajemen PuskesmasKebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai. 21 September 2016. Untuk. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang. Undang Undang No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan. Bagikan Artikel ini. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Permenkes 75-2014 Puskesmas. Dasar Hukum. Demikian di tegaskan dalam Pasal 12 Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Undang. id. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); -2-. 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, Pasal 105. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 6. 122, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. TENTANG . Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 3 Tahun 2020 terkait klasifikasi dan perizinan rumah sakit telah dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI pada pada 14 Januari 2020. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang No36 Tahun 2009 tentang mor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo144, Tambahan Lembaran Negara r. 01. puskesmas; d. 07/Menkes/1186/2021 Tentang Pelayanan Klinis Di Fasyankes; MEMUTUSKAN. Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan. 1676, hukor. ABSTRAK PERATURAN. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan. Ketentuan Umum mengenai Apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam. 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang akreditasi fasilitas kesehatan di Indonesia. PUSKESMAS Rujukan Rujuk Balik Terlatih di FKTP • Mengajarkan • Melakukan • Merujuk jika ditemukan kelainan kepada dokter umum. 79 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 29 Maret 2021 Diperbarui Senin, 29 Maret 2021 Permenkes 3-2021 Perubahan Penggolongan, Pembatasan, […]Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang .